Ini adalah keputusan strategis yang menyangkut kedaulatan negara, keselamatan prajurit TNI, penggunaan anggaran publik, serta arah politik luar negeri Indonesia.
Karena itu, Ketua MPP PKS Mulyanto meminta DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya.
“DPR harus aktif mengawasi kebijakan ini karena rawan disalahgunakan oleh kepentingan asing. Pengerahan pasukan ke luar negeri bukan keputusan administratif, melainkan keputusan politik negara,” ucap Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Lanjut dia, Konstitusi dan Undang-Undang TNI mengamanatkan adanya mekanisme checks and balances. Presiden tidak dapat berjalan sendiri tanpa kontrol demokratis yang kuat dari parlemen.
"Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri harus berpihak pada kemerdekaan dan keadilan, bukan justru berpotensi memberi legitimasi terhadap praktik kolonialisme modern. Parlemen wajib memastikan Indonesia tidak terseret dalam skenario geopolitik yang mengorbankan prinsip tersebut," jelasnya.
Ia menambahkan transparansi harus menjadi syarat mutlak. Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka mandat, struktur komando, serta independensi Indonesia dalam ISF. Jika kendali operasional berada di tangan pihak lain, maka hal ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai alat legitimasi kepentingan kekuatan besar, bukan sebagai aktor independen.
"Parlemen juga penting meminta kejelasan legitimasi dari pihak Palestina. Prinsip hak menentukan nasib sendiri tidak boleh diabaikan. Tanpa persetujuan rakyat dan otoritas Palestina, kehadiran pasukan asing berisiko dipersepsikan sebagai bentuk intervensi yang justru mencederai perjuangan kemerdekaan Palestina,” ungkap dia.
Masih kata Mulyanto, risiko keamanan bagi prajurit TNI tidak boleh diremehkan. Konflik Gaza memiliki karakter sangat kompleks dan berisiko tinggi.
“Negara tidak boleh mempertaruhkan keselamatan prajurit tanpa mandat yang jelas, aturan keterlibatan yang ketat, serta strategi keluar yang terukur. Parlemen harus memastikan semua itu sebelum keputusan final diambil," tegas Mantan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini
Ia lantas mendesak DPR berani meminta Pemerinta untuk membuka secara transparan aspek anggaran. Berapa biaya yang dikeluarkan? Dari pos mana? Berapa lama? Publik berhak mengetahui. Pasalnya, tidak boleh ada kebijakan luar negeri yang berjalan dengan blank cheque menggunakan dana rakyat.
Dalam konteks global yang semakin kompetitif, Indonesia harus menjaga kemandirian dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, parlemen harus memastikan Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar atau kepentingan ekonomi jangka pendek yang dapat merusak posisi strategis bangsa.
"Kritik seperti ini bukanlah sikap penolakan terhadap perdamaian. Justru sebaliknya, perdamaian yang adil harus dibangun di atas prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia harus tetap menjadi moral force, bukan sekadar pelengkap dalam operasi keamanan internasional,” bebernya.
Oleh karena itu, Parlemen perlu segera menggelar rapat kerja terbuka, memanggil Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait serta membuka ruang dialog publik. Parlemen harus menunjukkan ketegasan politik untuk menjaga konstitusi, kehormatan bangsa, dan konsistensi perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan segala bentuk penjajahan di muka bumi," tandas Mulyanto.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan penunjukan sebagai wakil ketua komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza bukanlah kebijakan biasa. 
BERITA TERKAIT: