Implementasi Perda KTR DKI Diminta Tak Membebani Ekonomi Rakyat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Perda KTR DKI Jakarta tidak hanya mengatur lokasi merokok, tetapi juga memperluas ketentuan hingga menyentuh aspek penjualan rokok oleh pedagang kelontong, pedagang pasar, hingga pedagang keliling.

"Peraturan daerah (Perda) KTR DKI Jakarta bukan sekadar mengatur di mana boleh dan tidak boleh merokok. Melainkan ada perluasan sampai pengaturan penjualan pada pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang keliling dan sebagainya. Perluasan jangkauan pengaturan itulah yang bisa memicu resistensi publik menjadi besar. Pemerintah harus mengetahui dinamika ini," ujar Trubus Rahadiansyah kepada wartawan, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Trubus, penegakan aturan tersebut tidak bisa dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menilai regulasi yang terlalu menekankan pelarangan total belum tentu efektif dalam praktik.

"Menurut saya, dalam penerapannya, buat saja tegas tetapi lebih terbatas. Misalnya, fokus pada tempat ibadah, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan tempat pendidikan. Jangan diperluas ke pasar tradisional atau ruang-ruang ekonomi rakyat kecil. Begitu juga dengan iklan, diizinkan tetapi diatur penempatannya. Dengan begitu, ada keseimbangan antara pengendalian dan keberlangsungan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, Izzudin Zidan dari Komunitas Warteg Merah Putih meminta perhatian Gubernur DKI Jakarta agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada pelaku UMKM.

"Kami mohon keberpihakan Pemprov DKI Jakarta pada pedagang kecil seperti warteg. Masih ada pasal-pasal pelarangan di Perda KTR DKI Jakarta yang menyakiti dan berdampak langsung pada pedagang kecil, UMKM, pasar rakyat dan lainnya," ujar Zidan.