Program Pemerintah Masih Terhambat Praktik Korupsi yang Mengakar

Organisasi 98 Resolution Network menekankan perlunya stabilitas politik dan penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan ini.

Pada Sabtu, 15 November 2025, 98 Resolution Network kembali menggelar aksi sosial #WargaPeduliWarga Jilid 8 di Jakarta dan Medan. Gerakan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban, tetapi juga menjadi platform untuk menyuarakan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Kegiatan pertama digelar di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan, 500 paket untuk warga dan 500 paket untuk driver ojek online bekerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON). Bantuan ini merupakan solidaritas dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada hari yang sama, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyalurkan 250 paket sembako di kawasan Petejo, Kecamatan Tanah Abang. Sementara di Deli Serdang, Sumatra Utara, BNI menyalurkan 1.000 paket sembako, terdiri dari 500 paket untuk warga dan 500 paket untuk driver ojek online.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol, menambahkan, masih banyak praktik korupsi yang mengakar dan menjadi hambatan utama pelaksanaan program strategis nasional. Ia pun menyatakan keprihatinan mendalam,  meskipun ia melihat sejumlah kasus besar dinilai mulai ditangani secara serius.

"Hambatan terbesar tetap pada praktik korupsi yang mengakar,” sesalnya,  dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 15 November 2025.

Namun demikian, 98 Resolution Network masih meyakini dengan dukungan masyarakat, program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Koordinator Panitia, Eli Salomo Sinaga menyampaikan harapannya agar dengan program prioritas kerakyatan ini Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi 

"Kita harapkan dengan menjalankan program-program prioritas kerakyatan ini, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat,” katanya.