Pasalnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengeluhkan sikap pemerintah yang telah mengambil langkah ekstrem, mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurut Legislator PDIP ini jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah sebenarnya tak perlu merasa khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran.
Yang mesti dikerjakan pemerintah, kata Alex, memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan jadi penerima manfaat dari program subsidi yang digelontorkan. Apakah itu berupa bantuan pangan atau beras SPHP.
“Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” ujarnya.
Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR ini menyebut bentuk intervensi yang lebih layak dilakukan pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras yakni memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.
“Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar,” tutur dia.
Masih kata Alex, sistem logistik juga harus terus disempurnakan. Karena, Bulog diperintahkan membeli harga dengan terbebas dari kualitas.
“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” jelasnya.
Dengan langkah komprehensif, ia menyebut stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa perlu menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang menafkahi keluarganya.
“Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” demikian Alex.
Pimpinan Komisi IV DPR meminta pemerintah tidak menggunakan 'tangan besi' hingga mengintervensi harga pasar untuk produk beras. 
BERITA TERKAIT: