Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam jumpa media usia rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.
“Namun ya tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah,” kata Puan.
Ia memastikan seluruh anggota dewan dari komisi perekonomian akan memantau APBN 2026 yang telah disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 kemarin.
“Setelah dibahas di komisi-komisi kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu diadjust, atau perlu diperbaiki, atau bagaimana nanti setelah ada pembahasannya bersama dengan komisi,” demikian Puan.
Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun dengan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kemudian asumsi makro RAPBN 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel.
BERITA TERKAIT: