Laporan APBN 2026 hari ini menyebut realisasi tersebut meningkat dibanding Januari 2025 yang saat itu baru mencapai Rp45,2 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan serapan tersebut setara 10,9 persen dari total pagu anggaran MBG tahun ini yang mencapai Rp335 triliun.
“Kalau kita lihat di akhir 2025 itu hanya 53,8 juta penerima, sedangkan saat ini sudah mencapai 60,24 juta penerima,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, program MBG menjangkau berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil di seluruh provinsi Indonesia.
Di Pulau Sumatera misalnya, jumlah penerima mencapai 12,3 juta orang, sementara di Sulawesi sebanyak 4,4 juta orang.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat pada Januari 2026 sendiri telah mencapai Rp131,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp55,8 triliun ditopang belanja kementerian/lembaga (K/L), termasuk alokasi untuk Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program MBG.
Suahasil menambahkan, pelaksanaan MBG mendorong lonjakan belanja barang pada Januari 2026 menjadi Rp25,9 triliun atau melonjak hingga 702,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Belanja barang meningkat, utamanya karena pada Januari 2026 MBG terus berlangsung. Kalau di Januari 2025, realisasi MBG-nya masih hanya sekitar Rp45 miliar, tapi di Januari 2026 realisasi MBG-nya Rp19,5 triliun. Kalau pun kita keluarkan realisasi MBG, belanja barang tetap meningkat,” paparnya.
Untuk diketahui, anggaran MBG bersumber dari APBN. Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara, dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap total penerimaan APBN.
BERITA TERKAIT: