Target ini mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menuturkan angka-angka makro memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan," kata Hanif Dhakiri kepada wartawan, Senin, 18 Agustus 2025.
Ia mengatakan target APBN 2026 boleh optimis tapi perlu memikirkan kondisi di lapangan dan berpihak pada rakyat.
"Bagi PKB, target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil," katanya.
Oleh karena itu, Hanif menambahkan PKB akan terus menjadi mitra strategis pemerintah yang loyal dan konstruktif.
"Dengan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah, dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia," tutupnya.
Pemerintah telah menyampaikan nota Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2026, pada sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.
Adapun target APBN 2026 yang dirancang pemerintah dengan rincian target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS Rp16 ribu, Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,9 persen.
Selanjutnya, angka pengangguran 4,44-4,96 persen dan kerja formal 37,95 persen. Sementara angka kemiskinan 6,5 - 7,5 persen dan Kemiskinan Ekstrem 0 - 0,5 persen.
Rasio Gini 0,377 - 0,380, Harga Minyak Mentah 70 Dolar AS per barel, Lifting Migas 610 Ribu Barel per hari dan Gas 984 Ribu BOE.
Indeks Modal Manusia 0,57 dan Kesejahteraan Petani 0,7731.
PKB mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo Subianto 2026 sebagai arah pembangunan nasional. 
BERITA TERKAIT: