Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>
LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
  • Sabtu, 06 Juni 2026, 02:33 WIB
Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
rmol news logo Film "Pesta Babi" dan pola pemutarannya belakangan diduga berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

Pernyataan itu disampaikan Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun menanggapi fenomena pemutaran film "Pesta Babi" akhir-akhir ini.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” kata Rico dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

Lanjut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, sampai mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” jelas Rico.

Ia pun merinci narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua adalah wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis tersendiri bagi masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” tegasnya.

Untuk itu, Rico menjelaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” pungkasnya. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA