Menurutnya, kontraksi ini terjadi seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah pada kuartal II tahun lalu yang dipicu Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada serentak.
"Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12 persen. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baselinenya tahun lalu cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Selasa 5 Agustus 2025.
Meski demikian, bendahara negara itu mengatakan, konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh positif pada kuartal II ini.
"Estimasi kami sebetulnya (tumbuh) di sekitar 0,2 persen jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh pemerintah dan lembaga serta pemerintah daerah untuk bisa mengakselerasi belanjanya," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan kontraksi ini masih lebih baik dibandingkan konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025.
"kontraksi 0,33 persen yoy ini lebih baik dibandingkan kondisi belanja pemerintah di kuartal I. Waktu itu memang masih merupakan adjustment dari kabinet baru dimana belanja pemerintah mengalami kontraksi hingga 1,37 persen," demikian Sri Mulyani.
BERITA TERKAIT: