Mentan Amran Tak Terima Dituduh Pencitraan soal Beras Oplosan

Pasalnya, kata Amran, sudah ada pejabat tinggi di Kementan yang ikut digarap terkait beberapa kasus pangan.

“Bukan pencitraan pak. (Ada) 11 (pejabat Kementan) kami hukum. Tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang. Jadi bukan supaya untuk dikenal publik, yang tersangka minyak goreng 20 (orang), pupuk palsu 3 (orang) sekarang ini,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Amran mengaku telah mengirim ratusan merek beras oplosan kepada aparat penegak hukum untuk diproses.
“Ini kami sudah kirim semua ke Kapolri langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Kapolri, Kejagung. Bukan pencitraan pak, itu bukan mazhab kami,” kata Amran.

“Jadi kami tindaklanjuti dan kami tagih mana yang tersangka, kemarin tanggal 10 (Juli 2025) sudah diperiksa 26 (orang). Kam ikuti terus, (ada) 40 akan diperiksa lagi,” demikian Amran.

Diketahui, dalam rapat, Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Mentan Amran Sulaiman tidak kebanyakan pencitraan soal temuan beras oplosan dari 212 merek beras dari medium ke premium.

“Pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangat tahi ayam, setelah diliput TV itu sudah selesai. Itu berdosa kita semua,” kata Rokhmin.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan mayoritas beras premium dan medium yang dijual di pasaran tidak memenuhi standar mutu.

Dari investigasi terhadap 268 sampel dari 212 merek di 10 provinsi, sebanyak 85,56 persen beras premium dinyatakan tidak sesuai standar, sementara 59,78 persen dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat riil yang lebih ringan dari label kemasan.