Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat Panja Evaluasi DOB bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data dari BPS, beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun Papua Tengah justru mencatat angka terendah secara nasional.
“Dari BPS menyampaikan kita lihat pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional 4,87 persen nasional, ada daerah-daerah yang tinggi, Maluku Utara, Papua Barat, ini bagus angkanya sangat tinggi, tapi kita lihat Papua Tengah terendah, minus 25 persen lebih. Ini artinya terjadi kemunduran di Papua Tengah, kenapa? Salah satunya tadi kami sampaikan karena uangnya tertahan, tidak dieksekusi sehingga tidak beredar di masyarakat,” ungkap Tito.
Selain itu, Tito juga menyinggung kondisi serupa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami pertumbuhan negatif akibat hambatan dalam kebijakan hilirisasi tambang.
“Kemudian yang di Nusa Tenggara Barat juga minus 1,47 persen. Ini lebih berdampak karena ada rencana hilirisasi karena konsentrat tidak boleh dikirim oleh perusahaan tambang yang namanya Aman di sana, sehingga akibat pada pertumbuhan ekonomi. Kami sudah menyampaikan permasalahan ini ke Menteri ESDM dan Gubernur NTB,” jelasnya.
Menurut mantan Kapolri ini, Papua Tengah menjadi perhatian utama karena realisasi anggarannya sangat rendah meskipun memiliki dana besar.
“Tapi yang kita soroti adalah yang paling bawah yaitu Papua Tengah minus 25 persen dan ini kami sampaikan salah satunya adalah karena uangnya banyak, tapi kemudian tidak tereksekusi di dinas-dinasnya,” tegas Tito.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar ada dorongan teknis dari pusat untuk meningkatkan kinerja daerah-daerah DOB lainnya yang juga menghadapi masalah serapan anggaran.
“Saran kami memang untuk mengatasi permasalahan Papua Tengah, di Papua empati DOB ini kita perlu mendorong untuk tiga daerah yaitu Papua Pegunungan, yang rendah sekali penyerapan dari pusat kemudian Papua Barat Daya serta Papua Selatan yang baru 18 persen.
Harusnya mereka bisa mencapai 40 persen karena mengandalkan dari pusat. Ini perlu kerja sama antara tiga daerah ini dengan Kementerian Keuangan dan kami untuk memberikan bimbingan teknis supaya transfer atau penyaluran dari pusat itu lancar,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menyoroti anjloknya pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi baru (DOB) Papua, khususnya Papua Tengah. 
BERITA TERKAIT: