Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Bantuan tersebut berasal dari kumpulan warga Aceh di Malaysia, bukan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. 

Tito menyebut sejumlah barang bantuan diaspora itu siap dikirim ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, tapi prosesnya mandek di Bea Cukai setempat. 

"Sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk,"kata Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.

Ia merinci bantuan tersebut terdiri dari minyak goreng 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir Rp50 juta, 10 ribu air mineral Rp672 juta, 5.000 dus makanan siap saji senilai Rp1 miliar, pakaian baru 3.000 karung senilai Rp166 miliar, 3.500 Al-Qur'an senilai Rp1 miliar, serta kloset toilet senilai Rp4,8 miliar. 

Tito menjelaskan, pihaknya telah bersurat ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, diperlukan persetujuan kementerian teknis.

“Karena migor dan gula pasir apakah boleh dimasukkan? Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras,” ujar Tito.

Tito mengatakan, barang yang tertahan itu telah ia sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, selama bantuan itu bukan berasal dari pemerintah Malaysia atau goverment to goverment (G to G) maka bisa diterima. 

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pengiriman bisa diberikan dispensasi karena hanya dilakukan satu kali.

“Kesimpulannya kan ini cuma sekali pengiriman? Saya pikir Mentan nggak keberatan kali, ini jumlahnya nggak terlalu banyak. Pak Mentan?” ujar Dasco.