TNI Tidak Boleh Terkontaminasi Politik

Anas menegaskan bahwa TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis. Peristiwa mutasi yang kemudian dibatalkan ini menjadi catatan penting agar tidak terulang di masa mendatang. 

“Kejadian ini sungguh kurang elok dan justru mengurangi citra positif TNI yang selama ini terbangun dengan baik,” kata Anas seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 4 Mei 2025.

Ia menyebut publik memiliki alasan untuk menduga bahwa keputusan mutasi tersebut tidak murni didasarkan pada pertimbangan profesionalisme. 

Karena itu, semua pihak diminta berkomitmen menjaga TNI tetap berada dalam jalur sebagai institusi pertahanan negara yang netral.

“Semua pihak mesti berkomitmen untuk menjaga agar TNI tetap istikomah pada khittahnya sebagai tentara rakyat yang profesional dan tidak terkontaminasi politik parsial. TNI adalah milik negara dan milik seluruh rakyat," pungkasnya.

Diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD. Putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Sebelumnya, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 menyebutkan Kunto akan digantikan oleh Laksda Hersan, yang menjabat sebagai Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III). 

Namun, satu hari berselang, tepatnya Rabu (30/4/2025), TNI menerbitkan salinan perubahan. Dalam dokumen tersebut, Kunto tetap menjabat Pangkogabwilhan I, sementara Laksda Hersan tetap menjabat Pangkoarmada III. 

Selain itu, Laksda Krisno Utomo juga tetap menjabat Pangkolinlamil. Perubahan mendadak ini memicu sorotan dan spekulasi publik terkait proses pengambilan keputusan di lingkungan militer.