Begitu dikatakan Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia Prof. Faisal.
Bagi dia, komitmen Yandri Susanto sudah sejalan dalam langkah mewujudkan visi asta cita Presiden Prabowo Subianto melalui program dan kebijakan yang akuntabel dan transparan.
"Penilaian tersebut bukan sekedar klaim sepihak namun keluar dari hasil survei lembaga negara yang kredibel yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Faisal kepada wartawan, Jumat 7 Maret 2025.
Baru-baru ini KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Lembaga Negara. Salah satunya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memperoleh nilai 78,76.
Dikatakan Faisal, dalam survei itu nilai Kemendes PDTT masuk dalam kategori terjaga. Nilai ini meningkat 9,28 poin dibandingkan 2023 yakni 69,48.
Menurutnya, peningkatan pada nilai integritas ini perlu di apresiasi dan mendapat dukungan semua pihak.
"Sehingga membangun Indonesia dimulai dari desa bisa terwujud nyata, bukan sekedar jargon belaka," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: