Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan rapat paripurna ke-10, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa 21 Januari 2025.
Puan mengingatkan pemerintah untuk mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal.
“Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja Pemerintah harus semakin efektif dan efisien,” kata Puan.
Upaya dan kebijakan untuk menarik investasi, kata Puan, membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik.
Puan menuturkan, DPR akan memberikan catatan kepada pemerintah lewat seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai fungsinya menjadi pengawas keuangan negara.
“DPR RI, melalui AKD terkait, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindak lanjuti bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat,” kata Puan.
Ia menambahkan, seluruh program pemerintah saat ini memiliki tujuan yang baik bagi rakyat, namun perlu perencanaan dan pembiayaan yang baik.
“Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip
good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat,” tutup Puan.
BERITA TERKAIT: