Kebijakan Hemat BBM Lewat WFH Perlu Desain Terukur

"Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata Bey, Senin, 16 Maret 2026.

Bey menegaskan hal tersebut menanggapi usulan berbagai pihak agar PNS bekerja dari rumah atau WFH sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Salah satunya dari usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi," jelas Bey.

Menurut Bey, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Selain itu, ia menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski diterapkan WFH.

"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," ujarnya.

Pemerintah juga perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Sebab, jumlah PNS yang ada saat ini cukup besar.

"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tandasnya.