Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam refleksi agenda nasional yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025.
Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, kata Cucun, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial.
“Kedua, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif. Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” ujar Cucun kepada wartawan, Selasa 31 Desember 2024.
Cucun mengatakan, situasi yang yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Karena itu, banyak tokoh mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak sempurna itu masih lebih bagus dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan.
“Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’,” tuturnya.
Lebih lanjut, politisi PKB itu menyatakan tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana terjadi pergantian rezim kepemimpinan, dan pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa, terutama melalui pilar-pilar negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sambungnya, DPR sebagai salah satu pilar memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimiliki, masih kata Cucun, DPR mendapatkan mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penyusunan RUU, pengalokasian anggaran, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal,” terangnya.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 dan menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112.
IPM sendiri menyoroti tiga dimensi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Meski begitu, Cucun menyebut urutan ini masih di tataran tengah-bawah.
“Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” pungkasnya.
Pembangunan kesejahteraan masyarakat diharapkan semakin ditingkatkan karena menjadi modal kemajuan bangsa di masa depan. 
BERITA TERKAIT: