DPR Desak BI Intervensi Usai Rupiah Sentuh Rp18.000 per Dolar AS

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap Rupiah.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah intervensi yang lazim dilakukan BI ketika terjadi gejolak nilai tukar.

"Nah ini kita belum kelihatan, kita mempertanyakan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Ia mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera mengambil langkah bersama untuk menahan laju pelemahan Rupiah.

"Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif, Menteri Keuangan atau BI, adalah melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah ini," ujarnya.

Cucun menegaskan BI memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk intervensi di pasar valuta asing apabila cadangan devisa masih memadai.

"Kalau sudah dilakukan konsolidasi tadi, biasanya BI yang melakukan intervensi. Segera lakukan. Jika cadangan devisa masih kuat, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam.

Menurutnya, kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

"Upaya yang terjadi hari ini harus benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang bertanggung jawab," kata Saan.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (4/6/2026) tercatat menembus Rp18.028 per dolar AS, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkoreksi lebih dari 3 persen dan sempat bergerak di kisaran level 5.700.