Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pisah sambut Kementerian HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.
Semula, Natalius Pigai menuturkan penyusunan anggaran dalam konteks pembangunan harus berbasis hak asasi manusia dan ia berencana membangun sejumlah kegiatan HAM di daerah.
"Saya mau bangun pusat studi HAM, saya mau bangun tiga jurusan HAM, saya mau mengencangkan kesadaran HAM RI setiap desa, 80 ribu desa," kata Natalius Pigai.
Lantas, ia mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dari negara untuk menyosialisasikan pentingnya HAM di Indonesia.
"Tapi saya enggak bisa, saya enggak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan, presiden punya perhatian khusus, maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian HAM lantaran adanya hal genting di Indonesia terhadap permasalahan HAM.
Oleh sebab itu, ia meminta anggaran Kementerian HAM harus ditambah. Pasalnya, dalam pagu anggaran 2024 ini Kementerian Keuangan RI memberikan anggaran Rp64 miliar saja.
"30 tahun saya bersama presiden, bagi saya tidak ada hubungannya, kenapa presiden mau bangun kementerian ham berarti ada sesuatu besar yang lebih tinggi, maka tim transisi rombak sudah anggaran. Rombak itu dari 20 triliun tinggal 64 miliar, enggak bisa, tidak tercapai itu," tutupnya.
Adapun uraian pagu anggaran Kementerian Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, yakni untuk Kementerian Hukum Rp7,294 triliun, Kementerian HAM Rp64,855 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,39 triliun.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar anggaran khusus kementerian yang dipimpinnya dirombak. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: