Harapan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dalam diskusi publik bertajuk "Masa Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Keberlanjutan Prioritas Pembangunan, Juga Mengawal Lanjutan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan Aman dan Damai".
"Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pandangan kritis sekaligus konstruktif, terhadap proses transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk keberlanjutan prioritas pembangunan nasional," ujar Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi Patra Dewa di Jakarta, pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
Dia menjelaskan, sejumlah pembicara didatangkan untuk memberikan pandangan kritis dan konstruktif demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, yaitu pengamat politik Syam Firdaus Jafba, dan Edger Silalahi selaku mahasiswa Hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI).
"Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan suasana politik yang kondusif dan aman, serta menjaga semangat demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jelang dan pasca peralihan tongkat pemerintahan, dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto," katanya.
"Selain itu penting juga dalam rangka menjaga situasi politik dan kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang," sambung Patra.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa GMNI akan terus mengawal lanjutan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan penuh komitmen untuk menjaga suasana aman dan damai.
"GMNI mendukung proses transisi pemerintahan yang lancar dan kondusif, seraya memastikan bahwa program-program prioritas pembangunan yang telah direncanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat diteruskan di bawah pemerintahan baru," tambahnya menegaskan sikapnya organisasinya.
Syam Firdaus dalam laporannya menguraikan tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional.
"Pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam bidang infrastruktur dan kesejahteraan sosial," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: