Stop Ukur Kinerja Pemerintah dari Kebisingan Medsos, Lihat Manfaat Nyata

Ketua Umum Garda Indonesia Visioner (GIV), Faqih, mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam pusaran opini media sosial atau narasi politik yang memicu polarisasi.

Dalam acara "Bincang Visioner: Apresiasi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo” di Jakarta baru-baru ini, ia mengingatkan bahwa mengurus negara sebesar Indonesia dengan kompleksitas masalahnya bukanlah perkara instan. 

Kunci utama dalam menilai pemerintah adalah dengan melihat arah kebijakan, kerja nyata, dan dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat.

"Sering kali kita terlalu cepat menyimpulkan kegagalan hanya dari potongan video, judul provokatif, atau narasi yang sengaja digoreng untuk menjatuhkan. Padahal, rapor pemerintah itu ada pada dampak nyatanya di masyarakat, bukan dari bisingnya kolom komentar," ujar Faqih, dikutip Sabtu 6 Juni 2026.

Faqih menegaskan, mengapresiasi kebijakan yang bagus bukan berarti menjadi pendukung buta. Kritik tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi, asalkan disampaikan secara konstruktif dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan.

"Kalau kebijakannya bagus, sewajarnya kita dukung. Kalau ada yang kurang, tentu harus dikritik. Tapi ingat, kritik yang sehat itu beda jauh dengan kebencian yang membabi buta," tambahnya.

Saat ini, Faqih melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah fokus mengejar target pembangunan lewat visi Asta Cita. Mulai dari penguatan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas SDM, ketahanan pangan, hingga sektor pertahanan negara.

Ia menyadari tidak ada hasil yang sempurna dalam sekejap. Namun, komitmen dan langkah konkret untuk mengurai masalah menahun bangsa ini harus diapresiasi.

"Di dunia ini, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua orang. Tapi jika manfaatnya jauh lebih besar bagi rakyat, artinya pemerintah sudah berjalan di trek yang benar," jelasnya.

Sejumlah program strategis juga menjadi sorotan Faqih, seperti stabilitas ekonomi, hilirisasi industri, investasi pembuka lapangan kerja, hingga penguatan pangan dan pertahanan. Baginya, ini semua adalah investasi jangka panjang.

"Ini bukan kerjaan kecil. Masyarakat perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, sembari tetap mengawal agar kebijakannya tidak melenceng dari kepentingan rakyat," kata Faqih.

Menutup pernyataannya, Faqih mengajak semua pihak untuk move on dari sisa-sisa rivalitas pemilu dan kembali bersatu demi Indonesia yang lebih maju. Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan, tahu kapan harus mengkritik, dan tahu kapan harus mengapresiasi.

"Tidak semua dukungan itu artinya menjilat atau jadi buzzer. Kadang, mendukung kebijakan yang baik adalah bentuk kepedulian pada stabilitas negara. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa presidennya, tapi apakah rakyat merasakan manfaatnya. Jika iya, kita harus jujur mengakuinya," tutup Faqih.