Sebelumnya, Kejagung lebih dulu melakukan penggeledahan di kantor BGN kawasan Jakarta Pusat, termasuk rumah ketiga tersangka.
Pengamat Ekonomi Sosial Nurmadi H. Sumarta mengatakan, sebenarnya kasus korupsi,
mark up dan permainan program MBG sudah jelas di depan mata. Seperti jenis barang yang tidak relevan kebutuhan dan nilai kontrak yang sangat ugal-ugalan tidak wajar.
"Bisa dikatakan penanganan kasus tersebut berlarut dan terlambat sehingga kebocoran pengadaan sudah terlalu besar," kata Nurmadi kepada
RMOL, Jumat 5 Juni 2026.
Menurut Nurmadi, Dadan diduga bisa leluasa melakukan tindakan tersebut karena mendapat bekingan dari bekas Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Padahal sudah lama tata kelola MBG amburadul. Dari masalah keracunan, kualitas menu rendah, makanan basi, dugaan korupsi, maupun distribusi tanpa pemetaan kebutuhan penerima manfaat," kata Nurmadi.
Nurmadi menegaskan banyak pejabat warisan Jokowi yang justru bermasalah dengan hukum hingga menyandera pemerintahan Prabowo Subianto.
"Perlu diusut aliran dananya, agar kasusnya menjadi terang benderang," kata Nurmadi.
BERITA TERKAIT: