Hal itu diurah LSI Denny JA merujuk pada tujuh indeks dunia yang dikeluarkan lembaga kredibel internasional, yakni indikator PDB dari World Bank, indeks kebebasan ekonomi oleh The Heritage Foundation, indeks kemajuan sosial dari Social Progress Imperative.
Kemudian indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders, dan indeks kebahagiaan dari SDSN dan Gallup Poll.
"Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ada tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral untuk isu yang berbeda," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 10 Oktober 2024.
Adapun rapor merah ada pada indeks demokrasi sebagaimana diukur Economist Intelligence Unit. Indonesia, kata Denny JA, mendapat rapor merah berdasarkan evaluasi kualitas demokrasi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu.
"Rapor merah ini menunjukkan ada penurunan kualitas dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi," jelas Denny JA.
Sementara rapor biru diberikan atas indikator Produk Domestik Bruto (PDB), indeks kebebasan ekonomi, dan indeks kemajuan sosial.
"Rapor biru ini mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi juga semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi," sambungnya.
Tidak hanya rapor biru dan merah, pemerintahan Jokowi juga mendapat tiga rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan indeks kebahagiaan.
"Rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam meningkatkan kepuasan hidup masyarakat," tandas Denny JA.
Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun berjalan atau dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat satu rapor merah dan tiga rapor biru. 
BERITA TERKAIT: