Fahira Tagih Solusi Pemprov DKI soal Guru Honorer

Pemberhentian ratusan guru honorer tersebut diketahui berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Menurut Anggota DPD RI, Fahira Idris, alasan apapun termasuk karena temuan BPK tahun 2024 tentang kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Permendikbud atau upaya penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta tidak bisa serta merta menghilangkan hak-hak para guru secara mendadak. 

"Saya meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengimplementasikan solusi persoalan guru honorer yang terkena kebijakan penataan ini," kata Fahira lewat akun Instagram miliknya, Selasa (23/7).

Selain memastikan para guru honorer ini masuk dalam dapodik, solusi lain misalnya rencana rekrutmen pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI), diharapkan dikawal sungguh-sungguh untuk menjangkau semua guru honorer yang terdampak kebijakan ini. 

"Saya juga berharap penggunaan istilah 'cleansing' atau 'pembersihan' tidak lagi digunakan untuk menggambarkan kebijakan ini," demikian Fahira.