Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya.
Teranyar, yang cukup menghebohkan masyarakat, adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, berpendapat, kebijakan nyeleneh itu akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di mata publik, di akhir masa jabatan.
"Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan," kata Dedi, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
"Kebijakan mengejar pendapatan itu bisa disebabkan gagalnya pemerintah mengelola keuangan negara," ucapnya.
Kebijakan-kebijakan aneh itu, tambah dia lagi, merupakan imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dan sulitnya menekan korupsi.
"Imbasnya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit ditangani, hingga program yang tidak prioritas dipaksa muncul," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah kebijakan aneh bermunculan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga di penghujung pemerintahannya. 
BERITA TERKAIT: