Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PILKADA JAKARTA 2024

Warga Jangan Mau Dibohongi Lewat Politik Sembako

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Selasa, 09 Juli 2024, 23:34 WIB
Warga Jangan Mau Dibohongi Lewat Politik Sembako
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua/Ist
rmol news logo Bakal calon Gubernur (Bacagub) dan bakal calon wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta periode 2024-2029 diminta mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena menjadi kepala daerah di Provinsi Jakarta tidak mudah, karena memiliki berbagai tantangan dan kompleksitas yang cukup tinggi.

Demikian pesan yang disampaikan politikus senior Kebon Sirih Inggard Joshua saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (9/7).

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini menginginkan sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif adalah orang yang mumpuni mengelola Jakarta dengan keberagaman di dalamnya.

Meski demikian, politikus yang lolos untuk kelima kalinya pada periode 2024-2029 ini menyadari, bahwa sosok Bacagub-Bacawagub Jakarta merupakan kewenangan DPP partai politik.

“Saya hanya ingin bagaimana Jakarta ini dipimpin Gubernur yang berkualitas, kan masyarakat Jakarta ini harus paham dan mengerti betapa susahnya me-manage (mengelola) Jakarta,” kata Inggard.

Menurut dia, fenomena Pilkada saat ini sudah mulai bergeser. Sosok yang diandalkan sebagai kepala daerah, belum tentu memiliki kemampuan mumpuni, tapi justru ditopang oleh logistik finansial yang besar.

“Kalau ada orang yang nggak pas lalu didukung oleh duit dan suara partai, kan sekarang kejadian seperti itu banyak. Jadi tinggal bagaimana masyarakat itu diberi pemberdayaan berpikir memilih Gubernur yang dicalonkan partai-partai itu yang berkualitas,” kata Inggard.

Inggard juga berpesan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas. Masyarakat harus melihat rekam jejak dari para calon sebelum menggunakan hak pilihnya.

“Kalau rakyat kita mau maju, jangan artinya memilih yang bayar, ya kita susah lima tahun, hak kita untuk mengkoreksi terus melakukan perbaikan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI ini.

“Repot kalau kita milih dengan bayaran, orang Jakarta kan cara berpikirnya dan intelektualnya tinggi, mengapa masih mau dibohongi pakai sembako,” sambungnya. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA