Banggar Minta Pemerintah Timbang Ulang Proyek Kejar Tayang yang Tak Penting

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, ketika membacakan pengantar pimpinan Banggar dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Wariyo membahas realisasi semester I pelaksanaan APBN TA 2024, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Undang-undang APBN 2024 mencanangkan defisit 2,29 persen PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen PDB atau setara Rp609,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.

"Mencermati Laporan Realisasi APBN semester I tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” kata Said Abdullah.

Pimpinan Banggar berpandangan, imbuh Said, di tengah transisi peralihan pemerintahan, pemerintah tidak perlu ngoyo menggenjot proyek kejar tayang yang tidak penting.

“Sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” tuturnya.

Menurut Legislator fraksi PDIP ini, dengan kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola kebijakan fiskal maka pemerintahan selanjutnya tidak akan mendapat warisan beban.

"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” tutupnya.