Usulan tersebut menyasar usaha mikro yang mendominasi struktur UMKM nasional. Dari total 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 90 persen merupakan usaha mikro yang dinilai membutuhkan dukungan modal agar tetap bertahan dan berkembang.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai bantuan modal langsung dapat menjadi dorongan cepat bagi pemulihan sektor riil. Ia mengusulkan skema bantuan sosial produktif dengan nilai relatif kecil namun menjangkau banyak pelaku usaha.
“Dari 43,9 juta UMKM itu sekitar 90 persen mikro, maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah; yang modalnya 2 juta sampai 5 juta, kalau setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih,” kata Said, dikutip Jumat, 13 Maret 2026.
Menurutnya, ruang fiskal untuk kebijakan tersebut dapat diperoleh apabila pemerintah lebih dulu melakukan penajaman belanja negara. Banggar DPR sebelumnya mendorong pemerintah memprioritaskan program yang benar-benar mendesak serta menunda program prioritas yang tidak bersifat segera melalui skema tahun jamak.
“Pemerintah hendaknya bisa membuat kebijakan untuk bantuan sosial produktif untuk UMKM kita,” ujarnya.
BERITA TERKAIT: