Bangsa ini harus diangkat dan diingatkan agar kembali ke jejak titik sejarah. Bedanya tatanan lama (monarki) dengan tatanan modern (republik), kalau dulu para elite Imperium kerajaan Nusantara yang dipimpin raja-sultan itu, mereka membangun sebuah peradaban.
Sedangkan kalau sekarang para penguasa elite rezim republik yang dikuasai partai politik itu mereka hanya membangun kekuasaan. Itulah perbedaannya.
Percaya atau tidak, NKRI tidak memiliki wilayah. Wilayah yang ada saat ini adalah wilayah masih milik Kerajaan Kesultanan Nusantara. Wilayah Indonesia hanya pengakuan secara De Facto. Dan pendirian negara republik adalah sebagai pemenuhan syarat sementara untuk menagih utang kepada VOC butuh waktu dalam jangka 100 tahun.
Karena secara de facto and de jure, di dunia secara teritorial tanah di Nusantara masih diakui milik Kerajaan-Kesultanan Nusantara. Hal itu terdapat di Mahkamah Internasional.
Tahun 1950, NKRI hanya baru teregister (terdaftar) di PBB bukan diakui secara secara sah de facto dan de Jure
Saya berharap Kerajaan-Kesultanan Nusantara dan ulama yang merupakan elemen besar strategis sebagai komponen inti solutif dalam memecahkan permasalahan bangsa ini.
Karena Kerajaan Nusantara merupakan lokomotif sejarah berdirinya NKRI dan sejarah Perjanjian Awal dan Akhir tentang sebab-sebab berdirinya negara NKRI ini.
Jangan Sampai Ada Pemakzulan ke Prabowo
Kita berharap Kerajaan-Kesultanan Nusantara bersama ulama hari ini terus mengawal dan mendampingi Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai ada gerakan makar atau gerakan politik praktis yang akan memakzulkan Prabowo sebelum 2029.
Mengingat, BOP saat ini kerap diangkat sebagai titik awal gema pemakzulan Prabowo. Karena next-nya bakal ada titik kasus lain yang ditargetkan ke Prabowo semua ini sudah diskenario oleh koalisi kiri yang didanai dari para mafia oligarki para konglo kapitalis Cina.
Mereka juga yang siap sebagai funder kepada partai-partai politik untuk memenangkan Gibran 2029.
Prabowo yang sudah diamanahkan para founding fathers adalah presiden satu-satunya yang nanti diharapkan dapat mengantarkan rakyatnya kepada perubahan dan perbaikan yaitu memasuki pintu gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya.
Prabowo adalah presiden yang diharapkan dapat mengantarkan ke masa pemerintahan transisi sebagai penjembatan memasuki portal pintu gerbang dari pemerintah lama status quo (Indonesia Gelap) menuju kepada masa pemerintahan baru (Indonesia Terang).
Masa Darurat
Masa rawan dan darurat Indonesia bakal terjadi pada tahun 2027-2030. Periode ini diprediksi bakal menjadi masa genting NKRI.
Karena Amerika, Cina dan Inggris mengetahui kalau kontrak masa NKRI akan segera selesai dan berakhir. Hal itu telah disepakati dan ditandatangani oleh Kerajaan Nusantara yang waktu itu dipimpin oleh raja Paku Buwono X yang dimandatkan kepada Mr. Kusno Wibowo (Soekarno muda).
Tahun 2027-2030 adalah masa titik rawan, apakah Indonesia lanjut atau bubar dan selesai? Atau sebaiknya Indonesia menjadi bangsa yang besar?
Selain masanya, tatanan status quo NKRI akan selesai. Jika tidak ingin Indonesia bubar dan berakhir, maka harus kembali kepada UUD 1945 asli dan konsekuen, serta kembali ke tatanan awal kepada para pendiri bangsa-founding fathers (raja-sultan-ulama).
Pada tahun 2029 akan terjadi pilpres. Asing-aseng sudah persiapkan triliunan dana untuk menyogok partai-partai politik dan siap menyuap DPR-MPR agar memenangkan Gibran sebagai Presiden Indonesia 2029-3034. Maka prediksi Prabowo tidak salah jika beliau mengatakan tahun 2030 Indonesia Bubar!
Cina inginkan Kalimantan dan sekitarnya, Amerika inginkan Papua dan sekitarnya. Jika ini terjadi maka Indonesia benar-benar tidak memiliki kedaulatan alias Bubar.
Kembali ke Tatanan Awal
Satu satunya jalan keluar dari ancaman ini perlu langkah strategis antisipasi dini selamatkan Indonesia.
Maka kita harus berani kembali ke tatanan awal kembali kepada kepada perumus dan pendana terbentuknya negara republik ini yaitu founding fathers (raja-sultan-ulama) untuk segera dilibatkan dalam merumuskan tatanan building sistem negara kedepan bukan mempertahankan "status quo" yang dikuasai oleh DPR-partai politik.
Maka benar jika pada tahun 2023 lalu Cina sudah menandatangani perjanjian kontrak dengan Jokowi selama 190 tahun. Karena Cina paham dengan dasar Perjanjian Tapak Siring 1927 berdasarkan pada Perjanjian Awal dan Akhir ini berusia 100 tahun (1927-2027).
Pada tahun 2027, Rusia, Amerika, Australia akan siapkan on-proses menuju penandatanganan kontrak baru terhadap wilayah Indonesia. Jika Kerajaan-Kesultanan Nusantara dan ulama diam saja, maka selesai sudah bangsa ini tahun 2030.
Tapi jika Kerajaan-Kesultanan Nusantara dan ulama sebagai pendiri awal negara ini atau founding fathers bergerak bersama, bersatu dalam satu barisan, maka Indonesia -- Nusantara tidak akan Bubar tapi justru akan menjadi Besar!
Kerajaan Nusantara dan ulama adalah komponen inti strategis sebagai pendiri awal negara ini. Selayaknya harus dilibatkan dalam upaya kepemimpinan dan pengelolaan negara, menggantikan kekuasaan partai-partai politik.
Ini adalah penyelamatan peradaban bangsa negara dari ancaman bubar, bukan penyelamatan kekuasaan. Kerajaan Nusantara dan ulama harus berkolaborasi, bersatu dalam satu kesatuan dan satu barisan untuk membangun Peradaban.
Mereka harus mengawal pemerintahan Prabowo, keluarkan Dekrit dan kembali kepada UUD 1945 untuk menyusun kembali rumusan tatanan building sistem pemerintahan baru.
Hal itu merupakan syarat untuk melepaskan dari belenggu -- jeratan jaringan mafia oligarki dan elite global. Syara itu juga upaya agar bangsa Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat, bukan negara budak yang terikat.
Semua keputusan dan kebijakannya kedepan harus berpijak kepada titik sejarah dan kepentingan bersama. Kita harus meluruskan dan membuka mindset rakyat tentang titik sejarah pembentukan awal bangsa ini sebagai langkah ke depan dan upaya penyelamatan kedaulatan bangsa dan negara secara teratur, terstruktur dan terukur.
Siapapun presidennya tetap tidak akan memiliki otoritas penuh dan tidak akan berdaulat penuh serta tidak akan dapat memperbaiki bangsa ini, jika masih mempertahankan tatanan status quo (pemerintahan lama).
Mempertahankan status quo hakikatnya hanya mempertahankan kepentingan partai politik, bukan kepentingan rakyat. Itu hanya menjadi alat untuk membangun kekuasaan, bukan peradaban. Kita harus kembali ke Titik Jejak Sejarah. Ini adalah momentum strategis mengantarkan Indonesia kembali ke NUSANTARA.
Kanjeng Senopati KPH Tommy Agung Wibowo Hamidjoyo, SE
Pemberi Kajian tentang Analis Spiritual Geopolitik, Geostrategi, Gerakan Agama, Pengamat Sejarah Peradaban Dunia
BERITA TERKAIT: