Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengamini kritikan Calon Presiden Ganjar Pranowo yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek.
Kondisi tersebut, kata Ono, terjadi karena banyak kebijakan pemerintah terkait maritim tidak berjalan sesuai tujuan.
"Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/11).
Beberapa contoh kebijakan yang tidak berjalan, antara lain larangan cantrang, penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, hingga masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih bermasalah.
"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral, dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi, sampai sasaran dan keuntungan berbasis rakyat Indonesia," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Kritikan tajam sebelumnya disampaikan Ganjar terhadap keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor maritim Indonesia. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek.
"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih
land based, continental based," kata Ganjar belum lama ini.
Kekayaan maritim dalam negeri belum benar-benar dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah. 
BERITA TERKAIT: