Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).
"Saya akan menyampaikan yang terkait dengan Proyek Strategis MRT North-South, tadi dilaporkan ada kenaikan
project cost dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun," ujar Airlangga dikutip melalui siaran langsung kanalYoutube
Sekretariat Presiden.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sejumlah sebab teknis yang membuat proyek pembangunan MRT fase kedua tersebut membengkak.
"Ini terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan tidak stabil, dan ini masuk di dalam (kawasan) kota tua," paparnya.
Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, akibat kondisi lahan tersebut akhirnya perencanaan pembangunan pun ikut berubah.
"Sehingga ini perlu lebih hati-hati secara struktur dan panjang yang (pembangunan MRT koridor) north-south ini 12,3 km, dan seluruhnya masuk di
underground," ungkapnya.
Dengan begitu, MRT Koridor North-South yang rencananya akan dibangun di bawah tanah berbeda dengan yang sebelumnya direncanakan pemeirntah.
"(Di mana) 15,7 kilometer (dengan rincian) 5,7
underground dan 10 kilometer
elevated," jelasnya.
Selain itu, Airlangga juga memastikan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar titik akhir dari proyek ini diperhatikan secara saksama.
"Karena titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu masih ada masalah lahan, sehingga diminta dipertimbangkan, dicarikan alteratif lain di wilayah Ancol ataupun Marina," ucapnya.
"Dan tentu ini berharap perolehan lahan baik dari Menteri ATR/BPN maupun Gubernur DKI," demikian Airlangga.
Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South mengalami kendala, sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih untuk penuntasannya. 
BERITA TERKAIT: