Bagi Ahmad Baidowi, Presidential Threshold Adalah Insentif untuk Partai Politik

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rabu, 15 Desember 2021, 10:56 WIB

Bagi Ahmad Baidowi, Presidential Threshold Adalah Insentif untuk Partai Politik

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi/Net

Dorongan masyarakat agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen merupakan hal yang sah dilakukan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, termasuk hak mengajukan uji materi ke MK itu juga dilindungi UU.

BERITA TERKAIT:

Begitu tegas Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (15/12).

Namun demikian, pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan bahwa gugatan terhadap UU Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK.

â€œMahkamah Konstitusi memberikan kekuasan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengtur mengenai ketentuan treshold,â€ ujar Ketua PPP itu.

Di satu sisi, kata dia, belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU 7/2017 tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK.

Baginya, presidensial threshold merupakan bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.

â€œSelain itu, jangan sampai presdien terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen, sehingga akan mnghambat kebijakan yang dibuatnya,â€ tegasnya,