Dorong Efisiensi Infrastruktur TIK, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Kebijakan yang Ramah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab untuk memastikan efisiensi dan produktifitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna.

"Saya tidak bilang murah, yang saya bilang efisien. Hal ini karena komponen biaya akan menjadi penting dan signifikan di dalam transformasi digital dan ekonomi digital nasional yang sedang bertumbuh," ujar Johnny dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/11).

Johnny memandang, dengan semakin efisien pembiayaan jaringan broadband, maka akan semakin efisien tata kelola komunikasi dan digital di Indonesia.

Maka dari itu, Kementerian Kominfo juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah, agar dapat mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Mantan legislator dari Partai Nasdem ini menyatakan, koordinasi yang dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ramah terhadap penggelaran fiber optik atau penggelaran teknologi informasi dan komunikasi.

"Karena itu akan menjadi backbone dan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak turunannya yang luas kepada perekonomian dan aktifitas masyarakat secara keseluruhan," tuturnya.

Johnny memaparkan, kabel serat optik sebagai komponen utama jaringan broadband memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat. Namun demikian,  berdasarkan data dari World Bank tahun 2021, layanan fixed broadband melalui fiber-to-the-home di Indonesia saat ini baru menyentuh sebesar 4 persen dari total populasi.

"Upside risk-nya masih sangat besar. Untuk itu kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka efisiensi dan produktifitas kemanfaatan dan penggunaan jaringan fiber optik. Termasuk dari sisi manajemen, keputusan investasi dan operasional," imbaunya.

Selain itu, Johnny menybutkan besaran tarif layanan fixed broadband belum terjangkau oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari Capex (capital expenditure) dan Opex (operational expenditure), kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu penentu biaya operasional layanan fixed broadband.

Oleh karena itu, Johnny memastikan pemerintah kini sedang mendorong konsolidasi dengan industri telekomunikasi, supaya efisiensi dan produktivitas bisa meningkat, dan daya saing dalam negeri di tingkat regional maupun tingkat global akan semakin baik.

"Kominfo terus berupaya untuk membantu mengurangi hambatan masuk yang dialami oleh penyelenggara telekomunikasi saat penggelaran dan pengoperasian jaringan telekomunikasi, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait," demikian Johnny.