Direktur SDR Anggap Ombudsman Gagal Paham Soal TWK Pegawai KPK

"Yang menjadi sakit pikiran dan gagal paham adalah TWK disamakan dengan pelayanan publik, dengan mengacu UU No 37/2008," kata Hari Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).

ORI, dianggap Hari tidak memahami bahwa tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga penegak hukum bukan lembaga pelayanan publik. Lalu lanjutnya, urusan TWK merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-undang, PP dan PERKOM KPK.
"Jadi tidak ada hubungan dengan fungsi pelayanan publik dan TWK disamakan dengan pelayanan publik," imbuh Hari.

Ia menduga kuat, langkah dan sikap Ombudsman ini justru terkesan menjadi pelayan kepentingan pegawai KPK yang tak penuhi syarat dan demi popularitas.