Rencana ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebabnya, hingga saat ini perekonomian nasional belum tumbuh secara signifikan akibat hantaman pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Muslim meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Meski kebijakan ini masih dalam proses pembahasan, katanya, sentimen negatif di pasar modal sudah terlihat.
“Kenaikan PPN akan memperlemah daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli tentu juga menekan konsumsi rumah tangga yang menjadi sektor utama pendorong perekonomian dalam negeri,’’ kata Muslim, Jumat (21/5).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, rencana menaikkan PPN akan menambah beban masyarakat.
"Seharusnya PPN dijadikan instrumen untuk mendorong konsumsi. Ketika dijadikan instrumen mendorong konsumsi, logikanya, PPN justru harusnya turun, bukan dinaikkan,’’ tegasnya.
Atas dasar itu, legislator asal Aceh ini mengingatkan pemerintah mempertimbangkan kembali ajuan kebijakan kenaikan PPN ini.
Dalam pandangan Muslim, saat ini proses pemulihan ekonomi sedang menemukan momentumnya.
"Sederhana saja logikanya, kenaikan PPN akan akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa. Risiko menurunnya daya beli juga tentu akan meningkat. Dan ini berpotensi membuat perekonomian tidak stabil," katanya.
Bagi Muslim, rencana kenaikan PPN tidak mencerminkan keberpihakan terhadap situasi masyarakat.
Kondisi saat ini, tambah Muslim, beban hidup masyarakat bawah pada umumnya sudah berat akibat dampak dari pandemi Covid-19.
"Banyak PHK, usaha gulung tikar, roda ekonomi lesu. Kalau masyarakat diberi tambahan PPN naik, dampaknya akan terasa langsung," tandasnya.
Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen. 
BERITA TERKAIT: