Kasus DBD Tidak Kalah Menyeramkan Dari Corona, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, DBD merupakan penyakit langganan yang ada di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi KLB DBD. Atas hal tersebut, dia meminta pemerintah agar memberi perhatian lebih.

"Pemerintah tidak boleh mengesampingkan persoalan DBD. Pemerintah harus melakukan penelitian yang mendalam tentang DBD, sehingga tidak terulang setiap tahun," ujar Nihayatul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).

Kasus DBD di NTT sebanyak 2.826 kasus, dan 33 orang meninggal dunia. Jumlah tersebut menyebar di 22 kabupaten dan kota. Di Pulau Flores sendiri jumlah kasusnya sudah mencapai 1.195 dengan jumlah kematian sebanyak 13 orang.

Nihayatul meminta agar pemerintah bergerak cepat menangani kasus DBD yang menelan angka kematian tidak sedikit.

"Untuk kasus di NTT, pemerintah harus langsung melakukan gerak cepat. Sehingga tidak menyebar dan bertambah korban. Pemerintah harus all out untuk menangani ini," ucapnya.

Mengenai bantuan tim medis, peralatan medis, obat-obatan dan larvasida dari Kementerian Kesehatan, kata Nihayatul, akan dievaluasi oleh DPR.

"Pemerintah sudah mengirimkan beberapa dokter spesialis di NTT, ini harus dievaluasi," tutur anggota Fraksi PKB ini.