Hasilnya, GP Ansor menilai draf yang kini sudah masuk di meja DPR RI itu tidak jujur dan cenderung tak berpihak kepada lapangan pekerjaan.
“Karena dalam pengamatan dan kajian kami, RUU ini lebih merupakan RUU yang menitikberatkan pada investasi dan investor daripada menciptakan lapangan kerja dan para pekerja,†ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).
Dari pencermatannya, pemerintah terkesan memaksakan publik untuk menerima RUU tersebut dengan beragam narasi yang justru belum memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat kecil.
"Publik diyakinkan agar menerima RUU pada argumen 'memperbanyak investasi, menarik investor' daripada narasi bagaimana menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja bagi usia kerja produktif Indonesia agar lebih berdaya di era industri 4.0,†paparnya.
Dengan komunikasi yang buruk inilah, jelasnya, pemerintah menghasilkan rancangan undang-undang yang terkesan tidak jujur.
BERITA TERKAIT: