Pembatasan Media Sosial Di Negara Demokrasi Adalah Kebijakan Lebay

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 28 Mei 2019, 19:52 WIB
Pembatasan Media Sosial Di Negara Demokrasi Adalah Kebijakan Lebay
Akademisi Universitas Diponegoro, Wijayanto/RMOL
rmol news logo Kebijakan Menko Polhukam, Wiranto yang membatasi akses media sosial di tengah kerusuhan 21-23 Mei merupakan kebijakan tidak wajar bagi negara demokrasi.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi Universitas Diponegoro, Wijayanto di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

"Pemblokiran media sosial di negara demokrasi itu bukan hal yang lazim, apalagi khusunya pengguna WhatsApp misalnya sangat banyak di Indonesia," ujarnya.

Kalaupun alasannya adalah keamanan dan menghindari penyebaran hoax di tengah aksi kerusuhan, Wijayanto menilai tidak seharusnya Wiranto mengeluarkan kebijakan tersebut.

Jangankan kerusuhan nasional, kata Wijayanto, kerusuhan yang terjadi akibat penolakan Pemilu curang itu hanya terjadi di titik tertentu dan tidak berimbas hingga ke luar Jakarta.

"Menurut saya itu (kerusuhan) hanya terjadi di beberapa titik di Jakarta, lalu kemudian diblokir untuk seluruh Indonesia. bagaimana bisa?" ungkapnya.

"Ini (kebijakan membatasi akses media sosial) bagi saya adalah kebijakan yang lebay," tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA