Sekjen Nasdem: Desain Pangan Kita Sejak Awal Adalah Tergantung Impor

Tapi, bagi lingkaran pendukung Jokowi, kebijakan impor besar-besaran yang diambil pemerintah merupakan konsekuensi "desain awal".

"Apa yang terjadi dengan pola konsumsi kita? Dependensi (ketergantungan) terjadi sejak zaman kolonial. Desain pangan kita sejak awal sudah dependensi dengan impor,” ujar Sekjen Partai Nasdem, Johnny Plate, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut dia, persoalan impor pangan tidak lepas dari permintaan (demand) dan pasokan (supply). Yang jadi masalah ialah ketika pasokan tidak memenuhi permintaan. Solusi kelangkaan itu hanya dengan impor.

"Pangan itu hanya ada dua, demand dan supply. Dari sisi demand, dengan semakin tumbuh penduduk semakin banyak mulut dan perut. Enggak bisa perut ditunda dulu, minggu depan baru kita makan. Enggak bisa," tegasnya.

Sangat wajar jika pemerintah mengambil kebijakan impor pangan agar bangsa tetap hidup. Dia menilai ketersediaan pangan nasional tidak cukup dalam beberapa bulan terakhir.

"Impor pangan kita terbesar di dunia. Iyalah, karena penduduknya banyak," ucap anggota Komisi XI DPR RI ini dengan enteng.

Kebijakan impor pangan menimbulkan gaduh di luar maupun dalam pemerintahan Jokowi. Di dalam kabinet Jokowi sempat terjadi perang mulut antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Kementerian Perdagangan.

September 2018. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, mengkritik keras keputusan impor beras yang diambil Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang juga kader Nasdem.

Buwas menegaskan bahwa stok beras cukup sampai Juli 2019 sehingga impor beras tak dibutuhkan. Enggar membalas dengan mengungkapkan bahwa kuota impor beras tahun 2018 mencapai 2 juta ton dan sudah jadi keputusan bersama pemerintah.

Dari luar pemerintahan, ekonom senior Rizal Ramli menyerahkan laporan dugaan korupsi impor pangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Oktober 2018. Rizal meminta KPK fokus pada dua hal dalam laporannya yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara. [ald]