Gerindra: Anggaran Mewah Pertemuan IMF-Bank Dunia Bukan Salah SBY

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Rabu, 10 Oktober 2018, 20:35 WIB
Gerindra: Anggaran Mewah Pertemuan IMF-Bank Dunia Bukan Salah SBY
Heri Gunawan/Net
rmol news logo Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama sekali tidak bertanggung jawab atas anggaran mewah ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, di Bali.

Begitu kata Ketua DPP Gerindra Heri Gunawan menanggapi pernyataan Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yang menyebut bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan itu atas usulan SBY, saat masih menjabat presiden.

Dia menyebut bahwa pernyataan Karding itu ibarat pepatah melempar batu sembunyi tangan.

"Setidaknya ada tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah," tegas Anggota Komisi XI DPR RI itu dalam keterangan persnya, Rabu (10/10).

Pertama, sewaktu diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi suati keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari alias force majeure.

Menurutnya, ketika itu juga Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau sedang menghadapi bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

"Lagi pula, jangan lupa, sesudah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF," tandas Heri.

Kedua, lanjut Heri, jika pemerintahan saat ini merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.

"Namun toh kesempatan itu tak dimanfaatkan oleh mereka," sesalnya.

Ketiga, lanjut politis Partai Gerindra ini, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada tahun 2018 ini, serta tekanan krisis nilai tukar rupiah yang mempengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus 3 persen, pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan, atau paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.

"Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang," tegas dia.

Lebih lanjut anak buah Prabowo Subianto ini pun menegaskan bahwa pesta mewah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu sangatlah ironis.

"Anggaran wah, mewah dan fantastis itu sangat kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang sering dikesankan sederhana," pungkasnya. [ian]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA