Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulinya kepada redaksi, Jumat (23/3).
"Sepertinya hanya ingin menarik perhatian Joko Widodo saja, yang akhirnya Joko Widodo bersuara dengan mempersilakan KPK untuk memeriksa Puan dan Pramono jika memang ada buktinya," ujarnya.
Arief mengaku ragu dengan kesaksian Setya Novanto yang mengaku mendengar ada aliran korupsi KTP-el ke dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, yang diberikan lewat Oka Masagung.
"Alasannya aneh, katanya cuma karena Oka Masagung dekat dengan keluarga Sukarno," ujar Arief yang ragu dengan kesaksian Novanto.
Menurutnya, kedudukan Pramono Anung kala itu tidak berhubungan dengan proyek KTP-el yang anggarannya diajukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pramono Anung tidak sama sekali ada pada domain pemutus anggaran KTP-el, begitu juga Puan Maharani yang menjadi ketua Fraksi PDIP juga tidak masuk dalam domain proyek KTP-el," urainya.
"Jadi pengakuan Setnov itu tidak mendasar terkait uang 500 ribu dollar yang mengalir ke Puan dan Pramono Anung," tegasnya.
Ia kemudian menanggapi sikap Jokowi yang langsung mempersilakan KPK memeriksa Puan Dan Pramono. Menurutnya, sikap itu lebih bernuansa politik penyanderaan terhadap PDI Perjuangan.
"Sepertinya jelang Pilpres Joko Widodo mulai pencitraan nih, seakan akan tidak peduli dengan dua Kader PDI Perjuangan yang diakui Setnov menerima aliran dana hasil korupsi KTP-el," tukasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: