Demokrat Yakin Jokowi Tidak Tahu Kadernya Dikriminalisasi Di Pilkada

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan menyampaikan, dalam rapat mendadak itu dibahas dugaan kriminalisasi terhadap partainya baik di Pilkada 2017 maupun 2018.

Hinca menuturkan, salah satunya di Pilkada Kalimantan Timur. Kader Demokrat yang juga Walikota Samarinda, Syaharie Jaang mendapat perlakuan ketidakadilan di tengah proses persiapan Pilgub Kaltim. Syaharie dipaksa untuk menerima Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin sebagai cawagubnya oleh partai tertentu. Namun, Jaang tidak menghendakinya lantaran ia sudah memiliki pasangan, yakni Rizal Effendi.

Buntut penolakan itu, kata Hinca, Syaharie dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dua hari kemudian atau tanggal 27, Syahrie sudah mendapat panggilan pemeriksaan pada tanggal 29 Desember. Sedangkan, wakilnya Rizal dilaporkan dalam sebuah kasus yang kini ditangani di Polda Kalimantan Timur.

"Tentu mengagetkan, kita minta untuk ditunda. Tanggal 29 Desember keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2 Januari," katanya.

Saat ini Syaharie telah memenuhi proses hukum dengan memenuhi pemeriksaan yang berlangsung sampai pukul 20.00 tadi malam. Syaharie didampingi langsung Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin dan Wakil Sekretaris Jenderal Didi Irawadi.

Peristiwa ketidakadilan lain terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Sylviana Murni diperiksa terkait dua kasus dugaan korupsi di Bareskrim Polri.

"Teman-teman masih ingat, Sylvi bersama suaminya diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai (Pilkada) yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini (AHY-Sylvi)," kata Hinca.

Pada akhirnya, kata dia, kasus ini tidak diketahui ujungnya. Di saat bersamaan ada pula perisitiwa penggerudukan rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga tuduhan tidak berdasar cenderung fitnah dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Sudah kami laporkan ke penegak hukum yang sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas," katanya.

Kemudian dalam proses di Pilkada Papua 2018. Gubernur petahana Lukas Enembe sekaligus Ketua DPD Demokrat Papua disebut pernah dipaksa untuk menerima wakil yang bukan atas keinginannya dari partai politik tertentu sekitar Oktober tahun lalu. Padahal, saat itu Lukas sudah menyatakan maju bersama wakilnya saat ini yaitu Klemen Tinal dan diusung Partai Demokrat.

"Yang kemudian menandatangani untuk menenangkan partai tertentu, padahal Pak Lukas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua," ujarnya.

Atas tindakan itu, Hinca mengatakan partainya membentuk tim pencari fakta (TPF). Hasil TPF itu, rencananya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Berdasar tiga peristiwa itu, menurut Hinca, ada pelanggaran atas asas keadilan dan merusak sistem perundang-undangan.

"Ketiga itu merusak keadilan dan merusak netralitas institusi negara. Sejak reformasi, kita sepakat TNI dan Polri berada di relnya untuk tak berpolitik. Perlakuan tak adil itu tak bisa dibiarkan. Karena itu kami ajak kader di seluruh Indonesia agar tindakan tak adil itu harus dihentikan," ujar Hinca dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Rabu malam.

Hinca pun berharap Presiden Jokowi dapat melakukan satu upaya menghentikan dugaan ketidakadilan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat negara. Pasalnya, kata dia, apabila terus berlanjut maka akan mengganggu jalannya proses demokrasi di tanah air.

"Demokrat percaya dan dukung kepemimpinan Jokowi sampai selesai. Yang sudah baik kami dukung dan yang belum baik kami kritik. Demokrat yakin Jokowi tak mengetahui masalah yang dilakukan elemen negara dan penegak hukum ini. Diharapkan Presiden Jokowi melakukan sesuatu. Kita rawat di Pilkada dan menghentikan proses tak fair ini agar Pilkada berjalan baik dan menyenangkan kita semua," ujarnya.

Hinca mengajak seluruh kader Demokrat juga masyarakat Indonesia untuk mengawal Pilkada 2018 sehingga berjalan adil, jujur, dan demokrasi.

"Kita rawat bersama Pemilu Kada putaran ketiga bebas intervensi kekuasaan dan kesewenang wenangan dan ketidakadilan," tutupnya.

Ketum Partai Demokrat, SBY yang langsung turun gunung memimpin emergency meeting di DPP tadi malam.[wid]