Ketua KPU: Berkompetisi Tanpa Regulasi Berbahaya

"Poin pertama yaitu KPU harus menyiapkan regulasinya. Mau berkompetisi tapi tidak ada regulasinya, itu berbahaya. Dalam pemilu kita harus siapkan regulasinya," ucap Arief saat memberikan kuliah umum di hadapan 100 mahasiswa pasca sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) yang bertemakan 'Roadmap Persiapan KPU Menuju Pesta Demokrasi 2018 dan 2019' di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/9).

Poin kedua yang mesti disiapkan KPU adalah personil untuk menyelenggarakan pemilu, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Bapak ibu semua bisa terlibat proses penyelenggaraan pemilu, bukan hanya KPU tapi bisa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Khusus KPU saja ada 5 juta personil lebih, Bawaslu 1 juta orang, belum lagi pemantau dan saksi parpol. Jadi peluang untuk menjadi Penyelenggaraan pemilu cukup besar," papar Arief.

Dua hal lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu yakni anggaran dan logistik. Tidak mungkin menyelenggarakan pemilu kalau tidak ada logistik seperti surat suara, tinta, segel, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.

"Maka kita harus betul-betul memanfaatkan pemilu ini untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas dan kredibel. Kalau orang baik seperti anda disini semua tidak menggunakan hak pilihnya, maka yang terpilih adalah orang buruk," ajak Arief.

Direktur Program Pascasarjana Undana Aloysius Liliweri menyambut baik kerjasama yang telah dibangun antara Undana dengan KPU. Dia mengaku senang dengan hadirnya ketua KPU memberikan kuliah umum.

"Selamat datang, saya berikan waktu. Kelas ini harusnya ada kuliah, tapi saya alihkan untuk semuanya untuk mendengarkan kuliah dari bapak, untuk mengetahui perkembangan demokrasi saat ini," kata Aloysius, seperti dilansir dari laman KPU. [rus]