DPR Insyaf

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan keputusan itu diambil setelah melihat wacana pembangunan apartemen ini bikin heboh di masyarakat. Novanto mengatakan, sudah membicarakan keputusan tersebut dengan pimpinan DPR lain seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Hasilnya?

Novanto bilang, keputusan pembatalan pembangunan apartemen sudah final. Karena, menurutnya, Fahri sudah menyetujui pembatalan tersebut dan memiliki pandangan yang sama dengannya bahwa perumahan DPR saat ini masih layak ditempati.

"Yang lebih kita pikirkan adalah yang penting buat kepentingan yang lebih jauh, untuk kepentingan rakyat," kata Novanto, saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, kemarin. Menurut dia, fasilitas rumah bagi anggota DPR saat ini seperti yang ada di kompleks Kalibata dan Ulujami sudah sangat memadai.

Novanto menjelaskan, jika DPR ingin melanjutkan pembangunan apartemen ini, prosesnya sangat panjang. ehingga akan sulit untuk direalisasikan. Apalagi menurut dia, komplek perumahan DPRdi Kalibatan dan Ulujami masih layak dan tidak terlalu jauh dari Gedung DPR. "Jadi, saya rasa itu kita batalkan, nggak perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," tegas Novanto.

Fahri Hamzah yang jadi Ketua Tim Pengkajian membenarkan meski sepertinya kecewa proyek tersebut batal. Menurut dia, alasan pembatalan tersebut lebih karena Ketua DPR Setya Novanto tak ingin ada ribut-ribut lagi. Padahal, Fahri menjelaskan pembangunan itu hanya pada sebatas wacana dalam konsep penataan Kompleks DPR di Senayan. "Tapi udah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya," kata Fahri.

Politikus yang lahir dari PKS ini menyayangkan wacana itu kemudian dianggap negatif. Padahal saat Presiden Jokowi mewacanakan pemindahan ibukota, publik meresponnya biasa saja. "Pemerintah mau mindahin ibukota ya kita biasa-biasa aja, santai aja. Masa bangun satu gedung aja kita ribut. Tapi yang mau bikin ibukota itu idenya presiden, biasa aja, sederhana aja," kata Fahri. Melihat respons masyarakat yang begitu keras menolak, Fahri menyebut parlemen itu seperti jadi samsak nasional. Jadi sasaran pukulan terus-menerus. Fahri pun menyatakan pembahasan soal apartemen tak akan dibawa ke dalam pembahasan RAPBN.

Rencana pembangunan apartemen ini awalnya memang dilontarkan oleh Fahri yang juga bertindak sebagai ketua tim pengkajian, pada 10 Agustus lalu. Wacana ini muncul seiring usulan penambahan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian uangnya akan digunakan untuk pembangunan apartemen yang masuk dalam proyek penataan kawasan parlemen. Alasan Fahri mengusulkan pembangunan apartemen untuk anggota DPR di Taman Ria lantaran lokasinya yang berdekatan dengan gedung DPR sehingga para anggota dewan bisa lebih dekat dengan kantornya.

Fadli Zon yang sedang berada di Mekah, Arab Saudi pun ikutan berkomentar. Kata dia, rencana pembanguanan apartemen tersebut masih sebatas wacana soal suatu saat perlu dipikirkan agar anggota DPR tak perlu perumahan, seperti di Kalibata, tapi dipinjamkan apartemen yang dekat dari kantor sehingga bisa jalan kaki saja. "Kalau kemudian Ketua DPR Setya Novanto memutuskan membatalkan wacana yang kontroversial itu, tak jadi masalah," ujarnya, dalam pesan singkat kepada wartawan.

Wacana pembangunan apartemen dan gedung DPR yang baru ini memang jadi polemik di masyarakat. Sampai kemarin, suara-suara penolakan rencana ini masih terdengar. Seperti disampaikan eks Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Menurut dia, jika DPR ngotot ingin apartemen dan gedung baru maka alasannya harus masuk akal. Sehingga rakyat bisa menerima. Misalnya, jika gedung DPR sekarang sudah miring, maka hal itu harus disampaikan oleh ahli dan paham mengenai bangunan gedung. Jangan orang DPR yang ngomong bagunan miring. "DPR cobalah pakai hati nuranimu, pakailah kepekaanmu," kata Buya, di Yogyakarta, kemarin. Ia pun meminta Presiden Jokowi berhati-hati dalam menerima usulan pembangunan apartemen dan gedung baru DPR.

Mendengar keputusan ini Direktur Eksekutif Pemantau Kebijakan Eksekutif-Legislatif (Majelis) Sugiyanto bersyukur. Menurut dia, DPR akhirnya insyaf dengan tidak melanjutkan rencana tersebut, meski masih sebatas wacana. Menurut dia, penolakan luas terhadap rencana DPR itu dikarenakan karena masyarakat sudah tidak percaya dan cenderung antipati terhadap DPR. Apalagi dari survei Global Corruption Barometer yang dirilis oleh Transparancy Internasional Indonesia (TII) pada Maret lalu, yang menunjukkan DPR sebagai lembaga terkorup.

Karena itu, setiap rencana pembangunan yang dilakukan DPR akan selalu mendapat penolakan. "Rencana bangun apa pun akan ditolak karena rakyat khawatir proyek tersebut hanya akan dikorupsi," kata Sugiyanto, saat dikontak, kemarin. ***