Perkiraan itu berangkat dari asumsi Presiden Jokowi pro kapital ketimbang keberlanjutan ekonomi rakyat. Namun faktanya, tidak ada desakan kepada PT. Freeport Indonesia untuk tidak PHK pekerja. Fakta lain, rakyat dipaksa lepas lahan produktifnya untuk proyek PLTU di beberapa daerah.
Harusnya menurut Pius, dengan fakta tersebut, akan ada gerakan rakyat membangun kekuatan politik alternatif.
Yaitu, menuju 2019, gerakan rakyat menunjukkan organisasi politik alternatif, tokoh figur alternatif dari gerakan.
Namun, lanjut Pius, kembali kepada perkiraan tadi, aktivis gerakan rakyat masih mendukung Jokowi.
"Itu artinya, erakan politik rakyat belum melangkah maju," pungkas Pius, kordinator Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER).
[rus]
BERITA TERKAIT: