Besar Kemungkinan Hanya Lawan Prabowo Di 2019, Jokowi Harus Segera Lakukan Reshuffle

"Poin tersebut penuh dengan ketidakjelasan dan dengan sendirinya berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata pengamat politik Ray Rangkuti kepada redaksi, Senin (24/7).

Namun demikian menurut Ray proses penetapan UU ini juga sekaligus mempertegas komposisi politik nasional dan juga kemungkinan pemilu 2019.

Blok yang terlihat adalah pendukung PT terdiri dari PDIP, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura.  Sementara kelompok penolak adalah Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dari komposisi ini sebenarnya terlihat dua pihak yang telah lama berbeda. Bahkan jika dirunut sejak pilpres 2014 lalu. Dengan komposisi seperti ini, sejatinya konsolidasi politik Jokowi akan mudah," kata Ray.

Ray mengungkapkan melihat kompisisi tersebut sudah mulai terbangun melalui proses bahwa ada 6 partai pendukung pro pemerintah dan 4 lainnya di luar. Menurut Ray peta ini seperti menggambarkan peta politik 2014 dan nampaknya akan berlanjut hingga 2019 yang akan datang.

"Artinya besar kemungkinan hanya ada dua capres. Yakni calon petahana Jokowi dan petahan calon Prabowo," tegas Ray.

Dengan peta seperti ini, lanjut Ray, maka konsolidasi politik Jokowi sudah harus lebih terukur dan pasti. Salah satunya adalah segera melakukan reshuffle kabinet guna memastikan bahwa mereka yang berada dalam barisan Jokowi adalah mereka yang akan memberi kontribusi politik bagi Jokowi 2019 yang akan datang.

"Dalam hal ini, keberadaan PAN sudah sangat patut untuk dievaluasi. Dalam banyak peristiwa politik penting dan genting, PAN seperti tidak siap selalu bersama Jokowi. Sikap ini tidak bagus bagi semua pihak," kata Ray.

Bagi Jokowi, Ray yakin jika posisi PAN jelas melemahkan konsolidasi politiknya. Bagi PAN bersikap mendua seperti sekarang hanya membuatnya bekerja setengah-setengah. Mengkritik dan mendukung pemerintah serba tanggung. Reshuffle imbuh Ray bagi publik penting agar ada pembedaan jelas antara partai oposisi dan partai penguasa.

"Kita sudah semestinya mulai mentradisikan bahwa di dalam atau di luar kekuasaan sama pentingnya. Era ikut menikmati kekuasaan tapi tak ikut bersamanya dalam masa-masa sulit politik adalah sikap politik yang sudah harus ditinggalkan. Pilihannya adalah berkuasa atau mengoposisi," urai Ray.

Pada saat yang sama, nama Rini Soemarno juga layak dipertimbangkan untuk juga diganti. Perseturuan panjangnya dengan DPR sedikit banyak berimplikasi pada hubungan eksekutif-legislatif.

"Penggantian (Rini) akan dapat meredakan ketegangan itu dan sekaligus membuat posisi PDIP lebih tenang. Rini merupakan salah satu anggota kabinet yang banyak mendapat sorotan PDIP," tegas Ray.

Ray menggarisbawahi tidak dibutuhkan waktu terlalu lama bagi Jokowi untuk merealisasikan hal tersebut. Makin cepat dilaksanakan, konsolidasi politik Jokowi akan makin baik.

"Ada waktu yang cukup untuk kerja-kerja politik tanpa terganggu manuver-manuver internal koalisi," demikian Ray.[san]