"Persoalan hukum di PPP ini sepertinya akan terus berkepanjangan. Kita terus diadu-adu, kasihan kan kader-kader militan yang ingin berkiprah di PPP." jelasnya dalam Rapimwil dan silaturrahmi alim ulama PPP Jawa Barat pekan ini.
"Makanya, dalam acara ini, kita, melalui ketua umum Djan Faridz meminta agar DPP melakukan komunikasi politik. Agar ini segera selesai," sambungnya.
Dalam acara yang bertajuk “Memperkokoh Ideologi dan 6 Prinsip perjuangan partai dalam memantapkan konsolidasi organisasiâ€â€Ž ini, TFH, panggilan akrabnya, juga menyampaikan bahwa setidaknya ada 7 poin penting yang dihasilkan.
"Pertama adalah bahwa kami sepakat PPP sebagai wadah perjuangan politik ummat yang berasaskan Islam dan memperkuat eksistensi PPP kembali ke pangkuan ulama dan umat," jelasnya.
Dijelaskan juga bahwa PPP menyatakan tetap utuh, bersatu-padu, solid dan istiqomah terhadap kepemimpinan Ketua Umm Djan Faridz dan hasil hasil Muktamar ke-VIII Jakarta.
Berikutnya adalah menyerukan kepada stakeholder dan pemegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif untuk mengabaikan upaya pihak lain yg melakukan pemberhentian jabatan sepihak terhadap kader PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum H. Djan Faridz
"Kita juga Mendorong kepada DPP PPP untuk segera melaksanakan silatnas alim ulama seindonesia. Untuk memperkokoh eksistensi yang saya katakan tadi," tambah Tatang.
Masih menurut TFH, dalam Rapimwil ini juga mendorong agar Fraksi PPP DPR RI Untuk meperjuangkan presidential treshold sebesar 20%. Lalu mendorong DPP PPP untuk melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN Jakarta.
"Namun yangh tidak kalah pentingnya adalah bahwa kami, PPP Jawa Barat menolak melakukan kompromi dengan kubu Romi (Romahurmuziy),†tandas TFH seperti keterangan yang diterima redaksi.
[mel]
BERITA TERKAIT: