Menurutnya, komitmen parpol koalisi untuk tetap sejalan dengan pemerintah tidak goyah meski ada kader parpol yang di-reshuffle. Sikap tersebut juga sebaiknya disampaikan secara fair demi mendukung program kerja pemerintah.
"Kalau sudah niat bersama-sama, ya bersama-sama dong, jangan ingin bersama-sama yang disampaikan terbuka namun di belakang tidak. Itu saja, kalau sudah punya niat bersama, mari bangun bangsa ini bersama-sama," sebut Tjahjo belum lama ini dilansir dari laman Kemendagri, Selasa (2/5).
Untuk membangun Indonesia ini, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan hanya mementingkan satu golongan tertentu. Parpol yang memiliki prinsip ingin mendukung pemerintah harus siap melepaskan "seragam" yang dikenakannya untuk mencapai satu kebhinekaan.
"Bangun bangsa ini bukan milik satu golongan saja, lepas kita baju parpol, lepas baju golongan, satu kita WNI untuk bangun bangsa ini. Tidak mungkin bangsa besar untuk satu golongan saja," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk melakukan perombakan kabinet kepada menteri yang dianggap tidak dapat memenuhi target.
Adapun parpol pendukung pemerintah saat ini berjumlah tujuh parpol. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN dan PPP.
Tjahjo sendiri mengatakan dia siap apabila namanya masuk dalam daftar menteri yang dicopot jabatannya. Sebab, reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden.
"Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," tukas Menteri asal PDIP ini.
[rus]
BERITA TERKAIT: