Koalisi Permanen Harus Jalan agar Pemerintahan Solid

Atas dasar itu, Anggota Komisi III DPR Rizki Faisal mendukung penuh gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen.

“Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau menciptakan drama politik. Golkar jelas menjaga stabilitas,” kata Rizki kepada wartawan, Selasa 9 Desember 2025.

Lebih lanjut, Rizki turut menyinggung pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang melontarkan ajakan tobat nasuha kepada sejumlah menteri. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak etis dan tidak produktif di tengah fokus pemerintah menangani bencana di beberapa wilayah Sumatera.

“Pernyataan seperti itu terkesan tendensius, meremehkan, dan malah mengganggu konsentrasi kerja kabinet. Sementara Pak Bahlil justru bergerak cepat memastikan pemulihan energi di daerah bencana,” kata politikus Golkar ini.

Baginya, tidak etis bagi sesama menteri membuat pernyataan yang bernada menghakimi atau mempolitisasi isu internal kabinet.

“Yang berhak mengevaluasi menteri itu Presiden, bukan Cak Imin. Ini prinsip dasar dalam tata kelola pemerintah yang harusnya dipahami,” kata anggota DPR Dapil Kepri tersebut.

Untuk itu, gagasan koalisi permanen harus diwujudkan agar tidak ada lagi manuver politik yang mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program strategis nasional.

“Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan," pungkas Rizki.