Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Karena itu, Fadli menyatakan, pandangan yang menilai penambahan kuota haji itu sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan Kerajaan Saudi adalah pandangan yang agak berlebihan.
Fadli jelaskan, pada 2013, pemerintah Arab Saudi melakukan pemotongan kuota haji Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Kuota haji yang awalnya 211.000 dikurangi menjadi 168.800.
"Jika tahun ini kuota haji ditingkatkan menjadi 221.000, itu lebih kepada pemulihan kuota, seiring dengan hampir tuntasnya renovasi perluasan komplek Masjidil Haram. Ini bukan prestasi luar biasa," kata Fadli.
Mengapa tidak luar biasa? Karena kebijakan serupa diterapkan pemerintah Arab Saudi kepada negara lain seperti India dan Qatar.
"Kalaupun ada peningkatan kuota, jumlahnya baru mencapai 10 ribu. Tidak cukup signifikan. Antrean jamaah haji masih tetap panjang," tegasnya.
Dia menjelaskan, saat ini penentuan kuota haji juga merujuk kepada kesepakatan Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI menyepakati masing-masing negara mendapat kuota satu per mil atau 1:1000.
Sementara, jumlah masyarakat Muslim di Indonesia telah mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan peningkatan kuota yang signifikan, upaya diplomasi Indonesia juga harus dilakukan terhadap OKI agar kesepakatan OKI dapat ditinjau ulang secara global. Fadli Zon juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki dana haji yang sangat besar. Dana ini harus digunakan secara tepat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia.
"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur. Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
[ald]
Penambahan kuota haji bagi Indonesia pada tahun ini sebetulnya merupakan bagian dari kebijakan Arab Saudi menormalisasi kuota setelah dipotong pada 2013 lalu. 
BERITA TERKAIT: